Implementasi kebijakan Walikota Bandung tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarakan oleh Walikota Bandung pada tahun 2015 dan kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 tahun 2015. PIPPK merupakan kebijakan baru dan diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul ini dinilai belum optimal dan mempunyai beberapa hambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan PIPKK, dan untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Kebijakan Walikota Bandung mengenai PIPPK. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pola kebijakan Walikota Bandung mengenai PIPPK yang menuntut pengaturan salah satunya adalah siyasah dusturiyah yang membicakan bagaimana pemerintah itu mengatur, mengurus dalam berbagai aspek kebijakan yang akan diimplementasikan, dan hal ini pun tertuang dalam al-Qur’an dan al-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti juga menggunakan Teori Implementasi Edward III yang menyatakan bahwa “Tanpa Implementasi yang efektif maka pembuat keputusan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan”, dengan melihat faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan menghasilkan dan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian tersebut. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIPPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis PIPPK. Dengan adanya pemerataan pembangunan, dukungan anggaran sebesar 100 juta bagi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, serta adanya penyiapan instrument pedoman teknis. Faktor penghambat antara lain yaitu adanya perbedaan pola pikir diantara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Cisaranten Kidul, masih minimnya penyerapan anggaran, dan kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Cisaranten Kidul. Implementasi kebijakan PIPPK di Kelurahan Cisaranten Kidul sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi dinilai masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan belum dijalankannya dimensi-dimensi implementasi kebijakan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kelurahan Cisaranten Kidul Kota Bandung dan belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III