Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung

Pokok masalah penelitian ini bahwa di Pengadilan Agama Bandung dalam proses mediasi perkara perceraian hanya ditangani oleh hakim mediator sedangkan mediator non hakim tidak dilibatkan dalam proses mediasi, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator non hakim bersertifikat boleh melaksankan proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi hakim mediator Pengadilan Agama Bandung dalam upaya mediasi para pihak pada perkara perceraian, apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dan efektifitas hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini bertitiktolak dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab 1 Pasal 2 yaitu “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Dengan demikian hakim mediator tidak terlepas dari strategi, serta faktor-faktor pendukung dan pengambat, dan bagaimana dampak hakim mediator di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melukiskan keadaan atau kejadian apa adanya yang ada di Pengadilan Agama Bandung, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan bahan-bahan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) dari Strategi hakim mediator mempunyai cara menasehati secara kaukus, sehingga yang menjadi permasalahan para pihak yang akan melakukan perceraian lebih diketahui, setelah diketahui permasalahannya maka dilakukan penasehatan dengan materi seputar permasalahan yang dihadapi, 2) Faktor pendukungnya dengan komunikasi yang terbuka dari para pihak menjadi lebih memudahkan dalam mendamaikan dan faktor penghambatnya yaitu masalah yang sudah parah dan masalah waktu yang tidak luas atau singkat, 3) Dampak hakim sebagai mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung bahwa hakim tidak memiliki waktu yang luas dikarenakan banyaknya perkara persidangan.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung belum sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku