Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung

Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan bersepakat untuk mengklarifikasi isu haram yang berkembang di masyarakat dan agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pertimbangan itu perlu ditetapkan fatwa Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang sesuai dengan Syariah Islam untuk dijadikan pedoman. Maka pada tanggal 22 Desember 2015, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung juga mengetahui singkronisasinya dengan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, yang datanya didapatkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi pada umumnya. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Islam. Tiga prinsip utama asuransi syariah yang dikemukakan para pakar ekonomi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Tiga prinsip utama asuransi syariah ini sudah sejalan dengan prinsip yang diterapkan di BPJS Kesehatan yaitu kegotongroyongan. Pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung baik dari segi kepesertaan, pendaftaran, iuran, layanan, maupun mekanisme pembayaran denda dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah karena belum memenuhi semua unsur akadnya, belum memiliki rekening penampungan Dana Jaminan Sosial pada bank syariah, memperoleh pendapatan dari bunga, alur pengembangan dan penempatan DJS belum jelas dan investasinya bukan ditempat yang sesuai dengan syariah