Transplantasi kornea mata manusia menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang Bank mata dan organ tubuh lain dan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi perkembangan dalam hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif untuk kehidupan umat manusia. Serta mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama Islam, karena tidak semua perkembangan teknologi medis dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang berjudul “Transplantasi Kornea Mata Manusia menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 tentang Bank Mata dan Organ tubuh lain dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama” ini bertujuan untuk membahas mengenai hukum transplantasi kornea mata manusia melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara keduanya. Penelitian ini, merupakan penelitian kepustakaan bersifat deskriptif, analitik dan komparatif dengan menggunakan pendekatan Usuliy untuk menganalisa metodelogi yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut dalam memutuskan permasalahan transplantasi kornea mata manusia, bahan primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Komisi B-2 Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-III (tiga) tahun 2009 di Padangpanjang Sumatera Barat, tentang masail fiqhiyyah mu’ashirah (masalah fikih kontemporer) dan hasil putusan Musyawarah nasional Alim Ulama pada tanggal 30 Agustus 1981 di Kaliurang Yogyakarta, dan Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 November 1989. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain dengan niat tabarru’, sedangkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan hukum melakukan transplantasi kornea mata hukumnya haram,akan tetapi bila memang dalam keadaan terpaksa dapat diperbolehkan. Secara umum Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sama-sama membolehkan dengan pertimbangan yang sama yaitu Kemaslahatan