Penerapan Denda Pada Produk Deposito iB dengan Akad Mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Bandung

Produk deposito iB merupakan salah satu produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah Cabang Bandung yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Hasil usaha yang diperoleh bank akan dibagi hasilkan (profit sharing) antara bank dan nasabah. Terdapat 4 (empat) pilihan jangka waktu deposito yaitu: 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pengambilan dana deposito mudharabah muthlaqah oleh pemilik dana yang dilakukan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya denda yang suda ditentukan nominalnya oleh pihak bank Rp. 100.000,- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) landasan hukum penetapan denda BRI Syariah 2) bagaimana pelaksanaan penerapan denda bagi deposan yang mengambil dana deposito iB nya sebelum jatuh tempo 3) bagaimana harmonisasi ta’widh dengan ketentuan-ketentuan denda yang ditetapkan di BRI Syariah. Penelitian ini bertolak dari kaidah muamalah itu dibolehkan, selagi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan dilakukan dengan cara suka sama suka dibarengi dengan nilai-nilai keadilan. Rukun dan syarat berdasarkan prinsip yang harus dipenuhi ketika bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang penerapan denda pada produk deposito iB dengan akad mudharabah muthlaqah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa 1) Landasan hukum BRI Syariah mengacu kepada fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’widh yang diterapkan BRI Syariah kepada nasabah yang wanprestasi atau melakukan dana depositonya sebelum jatuh tempo. 2) Pelaksanaan penerapan denda di BRI Syariah dalam prakteknya bank menetapkan ganti rugi apabila nasabah mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo sebesar Rp. 100.000,- sedangkan hal tersebut tidak tercantumkan dalam klausul akad deposito mudharabah. Namun denda ganti rugi tersebut sudah ditentukan dan dijadikan aturan yang berlaku, hal ini diperoleh dari kebijakan BRIS pusat yang bertempat di Jl. Abdul Muis, Jakarta 3) Harmonisasi antara ta’widh dengan ketentuan denda yang ditetapkan di BRI Syariah adalah pada pelaksanaan denda. Bank BRI Syariah menetapkan denda di awal yang seharusnya penetapan denda tidak boleh ditentukan diawal menurut pada fatwa DSN. Selain itu, BRI Syariah juga menetapkan ganti rugi dengan dalih biaya administrasi seperti yang telah disebutkan pada point 2. Hal tersebut memang tidak dituliskan dalam klausul akad, namun telah ditetapkan sebagai sebuah ketentuan dari awal. Dengan demikian pelaksanaan denda dan ganti rugi yang diterapkan di BRI Syariah menjadi harmonis dengan ta’widh. kata kunci : deposito mudharabah. dend