Implementasi peraturan pemerintah no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dalam bentuk sertifikat aset tanah di Kabupaten Bandung Barat

Barang milik daerah atau aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, salah satunya adalah aset tanah dan bangunan. Agar pemerintah daerah dapat mengelola aset tanah dan bangunan secara optimal dan lancar, pemerintah daerah wajib memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat seperti yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014. Dari total 1413 aset tanah dan bangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat baru mengantongi 28 sertifikat sedangkan 33 aset tanah sedang dalam proses sertifikasi. Lambatnya kinerja pemerintah dalam proses inventarisasi yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya aset Kabupaten Bandung Barat yang belum bersertifikat atau memiliki bukti kepemilikan atas aset tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam bentuk Sertifikat Aset Tanah di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di analisis menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara serta teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam proses pengelolaan barang milik daerah (aset) dalam bentuk sertifikat aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya kelengkapan secara administrasi seperti berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan yang akan diajukan untuk proses sertifikat aset tanah, adanya pengakuan dari pihak luar, dan keterbatasan peralatan (dukungan sarana dan prasarana) yang dibutuhkan saat dilapangan