Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Bandung

Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses kepemilikan KTP-el bagi masyarakatnya, sehingga masyarakat berstatus wajib KTP-el mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar maksud dan tujuan penerapan kebijakan KTP-el ini dapat terwujud secara maksimal. Semua warga berstatus wajib KTP-el di kabupaten/kota seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Bandung seharusnya telah melakukan perekaman KTP-el. Melakukan perekaman merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga berstatus wajib KTP-el. Berdasarkan database hasil konsolidasi Kemendagri Semeter.1 (Bulan Januari s/d Juni) 2017 penduduk warga Kabupaten Bandung yang data pribadinya belum terekam di database atau belum melakukan perekaman berjumlah 317.394 orang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektorik (KTP-el). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang terdiri dari karakterisitik masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan. Penelitian ini di dilakukan, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih mengingat bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditunjukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan peraturan, yaitu dilakukannya stategi sasaran, koordinasi antar pemerintah pusat maupun kecamatan dan desa-desa, sosialisasi, melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun tujuan pelaksanaan belum mecapai hasil yang optimal. Kemudain faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan KTP-el yaitu kendala jaringan berdasarkan geografis wilayah Kabupaten Bandung dan masih kurangnya partisispasi serta kesadaran masyarakat