Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan Pasal 268 KUHAP terhadap terpidana pengedar narkotika atas putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali. Namun dengan adanya pencabutan Pasal 268 (3) oleh MK, berarti PK dapat dilakukan lebih dari satu kali, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi mati, salah satunya seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/PID.SUS/2016.Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 268 KUHAP terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah berkuatan hukum tetap bagi terpidana pengedar narkotika sebagai pemohon pengajuan kembali menurut KUHAP, apa saja kendala dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika sebagai pemohon pengajuan kembali dan Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Teori yang digunakan adalah teori Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, teori pemidanaan yaitu merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana dan teori penegakan hukum yaitu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi pada masa sekarang.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama; Berdasarkan pelaksanaannya, eksekusi mati bagi terpidana pelaku tindak pidana Narkotika masih terjadi pro dan kontra ketika jaksa akan melakukan eksekusi karena jaksa harus menunggu Putusan PK selesai. Kedua; kendala terbesar dalam pelaksanaan eksekusi terpidana narkotika yaitu faktor substansi hukum atau perundang-undangan yang tidak mengatur adanya batasan waktu dalam mengajukan PK dan Grasi serta faktor tekanan dari masyarakat. Ketiga ; sampai sejauh ini, upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, dimana SEMA ini mempertegas kembali aturan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali