Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137/PUU/XIII-2015 menurut tinjauan siyasah dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/XIII-2015 tentang Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan peraturan daerah yang menurut pemerintah daerah telah mencederai prinsip otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945. Pembatalan peraturan daerahmerupakan bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap daerahdimana Menteri Dalam Negeri bisa membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011: “dalam hal suatu perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis bagaimana kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/XIII-2015, (2) untuk menganalisis Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Kewenangan Menteri Dalam Negeri terhadap perda Kabupatn/kota, dan (3) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Menteri Dalam Negeri pacsa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/XIII-2015. Kewenangan Mendagridalam pembatalan perda kabupaten/kota yang tertuang dalam UU No 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, merupakan putusan MK berdasarkan sumber hukum tertinggi negara yaitu UUD. Dalam Islam sumber hukum tertinggi adalah Al-Qur’an, hukum dibawahnya seperti hadist dan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an. Pada dasarnya keputusan tersebut merupakan bentuk kebijakan pemerintah, setiap kebijakan bertujuan untuk kemasahatan, seperti prinsip yang ditawarkan siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan deskriftif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fakta dan informasi yang ditemukan yang kemudian dianalisis menggunakan presfektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini bahwa: 1. Putusan MK No 137/PUU/XIII-2015 yang memberikan putusan bahwa UU No 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dalam arti Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan terhadap pembatalan peraturan daerah Kabupaten/kota, namun masih mempunyai kewenangan dalam membatalkan peraturan daerah provinsi.2. Bahwa keberadaan Pasal 251 ayat (2), (3), (4) dan (8) menyimpangi logika dan bangunan hukum Indonesia sebagaimana amanah pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga kehilangan relevansinya. 3. Berdasarkan kajian siyasah dusturiyah menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri tidak bisa membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota karena bertentangan dengan UUD 1945 telah sejalan dengan hukum Islam bahwa sebuah ijtihad tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum fiqh pertama dan kedua yaitu Al-Qur’an dan hadist