Pelaksanaan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan proyek waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Permasalahan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahn yang banyak sekali ditemui hampir disetiap pembangunan yang melibatkan tanah warga masyarakat didalamnya, begitu pun pada pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, hal tersebut dikarenakan tanah merupakan objek yang sangat penting untuk kehidupan manusia dimana peranannya dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pelaksanannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dan juga upaya yang ada dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Jatigede di Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif yakni menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di masyarakat berdasarkan hasil penggalian fakta secara langsung terhadap objek penelitian.. Pendekatannya adalah yuridis-normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Waduk Jatigede pada dasarnya sudah mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bentuk ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa uang, sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah dalam mengatasi persoalan ganti rugi, melalui Panitia Pengadaan Tanah menitipkan besar ganti rugi yang akan diberikan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum