Peran dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa: studi di Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Periode 2014-2015

Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun Pemerintahan Desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan Pemerintah Desa. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah kinerja suatu lembaga Desa dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah mencapai nilai yang maksimal dan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Adapun rumusan rmasalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya pada periode 2014-2015, lalu kendala apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh BPD terhadap kendala tersebut. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan secara langsung datang ke kantor Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melihat kondisi sosial dan suatu hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metodologi penelitian yaitu wawancara serta dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari masalah yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta antara BPD dan Kepala Desa mampu menjalin hubungan dan melakukan koordinasi yang baik. Kendala yang dihadapi BPD yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, khususnya dari anggota BPD itu sendiri, masih kurangnya pengetahuan di bidang hukum. Upaya yang dilakukan oleh BPD yaitu dengan menyamakan visi dan misi bersama Kepala Desa agar tujuan untuk memajukan desa dapat tercapai, juga harus sering berdiskusi untuk membahas sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan mengambil kebijakan yang tepat