Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Hakim harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya kepada para pencari keadilan. Maka wibawa Hakim dan kinerjanya harus terjaga. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang merupakan aturan bagi para Hakim baik Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. oleh sebab itu apakah ada dampaknya Pedoman Perilaku Hakim (PPH) tersebut terhadap tugas dan kewenangan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama sumedang. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektif'ltas Pedoman Perilaku Hakim terhadap Hakim Pengadilan Agama Khususnya Hakim di lingkungan Pengadil...
Efektivitas Hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah suatu keefektif...
Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam meng...
Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indoneria merupakan ...
Perceraian merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mengakhiri perkawinan karena menghindari pe...
Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang berwalikan hakim akibat dari ayah kandungnya yang en...
Dispensasi nikah dan Poligami merupakan Ketetapan peraturan yang berada dalam Ketentuan Undang-undan...
Kata kunci: Perlindungan hukum terhadap anak, Perkawinan tidak tercatat, Pengadilan Agama Penelitia...
Wali hakim adalah pejabat Negara yang ditunjuk untuk menggantikan wali nasab yang tidak ada, ghaib, ...
Tesis ini mengkaji tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Padangs...
Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim di Lingkungan Peradila...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca percer...
Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang dicerai talak perlu ditetapkan ...
ABSTRAK Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat dalam menyelesaikan perkara, yaitu pemasal...
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji persoalan pertimbangan hakim terhadap kasus hadanah bag...
Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh Agama Islam dan sudah diatur dalam Undang-...
Efektivitas Hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah suatu keefektif...
Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam meng...
Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indoneria merupakan ...
Perceraian merupakan salah satu cara yang dilakukan guna mengakhiri perkawinan karena menghindari pe...
Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang berwalikan hakim akibat dari ayah kandungnya yang en...
Dispensasi nikah dan Poligami merupakan Ketetapan peraturan yang berada dalam Ketentuan Undang-undan...
Kata kunci: Perlindungan hukum terhadap anak, Perkawinan tidak tercatat, Pengadilan Agama Penelitia...
Wali hakim adalah pejabat Negara yang ditunjuk untuk menggantikan wali nasab yang tidak ada, ghaib, ...
Tesis ini mengkaji tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Padangs...
Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim di Lingkungan Peradila...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca percer...
Kewajiban suami dalam memberikan hak-hak nafkah terhadap istri yang dicerai talak perlu ditetapkan ...
ABSTRAK Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat dalam menyelesaikan perkara, yaitu pemasal...
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji persoalan pertimbangan hakim terhadap kasus hadanah bag...
Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh Agama Islam dan sudah diatur dalam Undang-...
Efektivitas Hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah suatu keefektif...
Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam meng...
Wali nikah menurut mayoritas ulama maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indoneria merupakan ...