Pengaturan kewenangan pengelolaan wakaf uang: Studi kasus di BMT Barrah Margacinta Buah Batu Bandung

Penetapan Bank Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang mengalami penambahan dari tahun ketahun, sehingga pada tahun 2015 terdapat 15 LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan saran Badan Wakaf Indonesia. Bait al- Maal wa al-Tamwil Barrah tidak terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang tetapi menerima penyetoran wakaf uang. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Ayat (23) bahwa “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) ”dengan adanya pelaksanaan wakaf uang ini perlunya dikaji kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Begitu juga bagaiamana pelaksanaan wakaf uang yang sesuai dengan peraturan dan Fikih Muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Wakaf Uang, apa dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaannya dan mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan wakaf uang di BMT Barrah dengan peraturan perundang-undangan dan Fikih Muamalah. Sehingga bermanfaat dari segi teoritik maupun praktis. Metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki keadaan, relitas di lapangan yang dianalisis dengan peraturan yang berlaku dan fikih muamalah agar pelaksanaan wakaf uang ini sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang datanya didapat dari wawancara, dokumenasi lapangan, dan studi pustaka. Wakaf uang hukumnya boleh, sesuai dengan al-Quran, Hadits, Fikih Muamalah. Begitupun diperkuat dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan peraturan lain yang berkaitan dengan wakaf uang. Dalam kewenangan penyimpanan dana, pelaksanaan wakaf uang sudah sesuai dengan Fikih Muamalah , namun tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku baik dari penyetoran dana, penjaminan harta wakaf, pelaksanaan akta ikrar wakaf dan penerbitan sertifikat wakaf uang yang belum sesuai dalam pelaksanaannya. Meskipun penyaluran dana wakaf untuk berbagai usaha sudah dilaksanakan, namun belum mendapatkan hasil dari pemanfaatan dana wakaf uang untuk kemudian diserahkan kepada mauquf ‘alaih