Implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang

Asas mempersukar terjadinya perceraian tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya asas-asas hukum acara perdata lainnya. Namun, asas ini merupakan asas hukum yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yang mengatur bahwa, “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip undang-undang sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya perceraian. Akan tetapi pada kenyataanya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang dari tahun 2014 s.d. tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, faktor penunjang dan penghambat serta efektivitas asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa diaturnya asas mempersukar terjadinya perceraian ini tidak lain untuk menjaga hak-hak orang yang ingin melakukan perceraian, kemudian asas ini juga diharapkan bisa menekan angka perceraian samapai ketitik yang paling rendah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pengadilan Agama Sumedang telah menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Acara. (2) faktor penunjang penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian meliputi kebebasan hakim dalam menangani perkara perceraian, serta mempunyai fasilitas yang memadai untuk mempermudah dan memperlancar kerja dan proses penanganan perkara. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidak hadiran salah satu pihak dalam persidangan, kerasnya kemauan para pihak untuk bercerai, dan permasalahan yang sudah kronis. (3) Dampak hukum asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Sumedang berhubungan dengan optimal serta profesionalnya pelaksanaan Hukum Acara, hal ini sudah dilaksanakan seoptimal mungkin mulai dari pendaftaran perkara sampai putusan perkara itu dikeluarkan, apalagi dalam hal ini mengenai perkara perceraian. Adapun apabila dampak hukum asas mempersukar terjadinya perceraian ini dilihat dari segi pengaruhnya terhadap jumlah perkara yang diputus, memang masih belum terlihat pengaruhnya, karena dari tahun 2014 s.d. tahun 2016 terus mengalami peningkatan