Tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun, di dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Sedangkan, Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas menjelaskan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan pada usia anak, yaitu masih di bawah 18 tahun. Terlihat bahwa terdapat variasi batas usia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dari apa yang menjadi latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya yaitu (1) bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan batas minimal usia dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan, (2) bagaimana tinjauan sosiologis terhadap anak yang menikah dibawah batas usia perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, dan (3) bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah batas usia perkawinan. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa usia dalam melakukan perkawinan ialah minimal 18 (delapan belas) tahun. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori dari Roscoe Pound dengan konsepsi law as a tool of social engineering, dan menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskripstif analisis dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, untuk mengumpulkan data dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dinalisis dengan teknik kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Undang-Undang Perkawinan batas minimum usia dalam melakukan perkawinan ialah laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara tidak langsung menetapkan batasan usia untuk melakukan perkawinan ialah minimal 18 (delapan belas) tahun, (2) akibat dari perkawinan di bawah umur haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, (3) seorang anak yang menikah di bawah batas usia perkawinan akan kehilangan haknya sebagai anak karena secara hukum telah dikategorikan sebagai status orang dewasa