Analisis yuridis terhadap penetapan kuasa asuh anak dalam putusan nomor 195/Pdt/G/2013/Pn.Bb dihubungkan dengan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 41 huruf (a, b dan c) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak menjadi putus, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak tumbuh dewasa, negara Indonesia hanya mengenal hak asuh tunggal (legal custody) yakni penetapan hak asuh anak baik pada pihak ayah maupun pihak ibu. Hak asuh tunggal pada dasarnya selalu menjadi rebutan ketika perceraian terjadi. Disinilah peran Pengadilan sangat menentukan bahwa anak wajib untuk dilindungi serta mendapat kasih sayang dari ibu atau ayah yang medapatkan hak asuh. Dari apa yang menjadi latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya yaitu (1) bagaimana duduk perkara dalam putusan no.50/PDT/G/2013/PN.BB dan putusna no.195/PDT/G/2013/PN.BB (2) bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan no.195/PDT/G/2013/PN.BB dan (3) bagaimana analisis yuridis terhadap aspek pertimbangan hakim dalam penetapan kuasa asuh anak dalam putusan no.195/PDT/G/2013/PN.BB. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang terhadap anaknya maka kuasa asuh dapat dicabut atau dialihkan kepada keluarga. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori dari Roscoe Pound dengan konsepsi law as a tool of social engineering, dan menggunakan teori kepastian hukum dari Arif Gosita, serta menggunakan teori keadilan dari Frans Magnis Suseno. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskripstif analisis dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, untuk mengumpulkan data dengan cara studi pustaka, observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa, (1) dalam putusan no.195/PDT/G/2013/PN.BB Majelis Hakim memutus perkara verstek serta gugatan tidak dapat diterima, pada putusan no.50/PDT/G/2013/PN.BB Majelis Hakim memutuskan bahwa mengabulkan seluruh gugatan, menyatak perkawian antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, hak asuh anak jatuh kepada penggugat, (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada putusan no.195/PDT/G2013/PN.BB. adalah karena ketidakhadiran tergugat di persidangan, Hakim belum menemukan bukti yang cukup untuk melakukan pencabutan kuasa asuh. (3) Sudah sepatutnya Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan hak asuh anak dicabut dari pihak tergugat serta dialihkan/diberikan kepada pihak penggugat/ayah