Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap larangan nikah sesuku di daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Larangan kawin sapayuang (nikah sesuku) yaitu: adanya suatu bentuk anjuran untuk menjauhi perkawinan dengan seseorang yang bersuku sama dan pangulu/datuak yang sama. Ketika perkawinan semacam ini terjadi, maka ada sanksi-sanksi adat yang akan diterima, baik itu sanksi sosial maupun sanksi materil. Ketentuan tentang perkawinan telah diatur sedemikian rupa dalam ajaran agama Islam, mulai dari rukun, syarat, tujuan perkawinan, mahram dalam perkawinan serta perkawinan yang dilarang dalam Islam dan juga apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masyarakat Minangkabau khususnya di Daerah Sungai Rotan merupakan masyarakat adat yang tidak bisa serta merta mengenyampingkan peraturan adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan sasuku sapayuang dilarang; dampak yang akan ditimbulkan akibat dari perkawinan sasuku sapayuang dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap adanya larangan kawin sapayuang (nikah sasuku) di Daerah Sungai Rotan Kec. Ampek Angkek Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran teori mashlahah mursalah, karena ketentuan yang ditetapkan oleh adat, tidak diatur dalam nash alQur’an dan Hadits, hal ini melihat kepada kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Juga teori al-‘urf karena suatu hal yang ditetapkan oleh adat sangat erat kaitannya dengan al-‘urf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (wawancara dan peraturan adat dalam hal ini buek peraturan Sungai Rotan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian (1) Faktor penyebab dilarangnya kawin sapayuang (nikah sasuku) ialah anak tidak memiliki bako/dunsanak dan dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan ketika terjadi perselisihan. (2) Dampak yang ditimbulkan dari kawin sapayuang (nikah sasuku) adalah sanksi berupa sosial (pandangan buruak cando serta diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat) dan sanksi materil (jamuan untuk para pemuka adat dan denda lebih kurang Rp. 3000.000,-). (3) Larangan kawin sapayuang (nikah sesuku) tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, karena tidak diatur dalam al-Qur’an; Hadits; dan Peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi al-‘Urf termasuk dalam ‘urf yang khas dan fasid. Apabila ditinjau dari segi Mashlahah termasuk kedalam mashlahah mulghah walaupun dalam pelaksanaannya, larangan ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan