Pengaturan peredaran minuman beralkohol melalui Perda nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan dan penjualan minuman beralkohol di kota tangerang

Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat Kota Tangerang yang menunjukkan kecenderungan dari tahun ke tahun dan akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan remaja, perkelahian, perbuatan asusila dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah Provinsi Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak, mengingat bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan latarbelakang diatas dikerucutkan menjadi dua masalah, yaitu: Perama; Bagaimana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang. Kedua; bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan pengedaran minuman beralkohol di Kota Tangerang yang tertuang dalam Perda No. 7. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada kontruksi sebuah pengaturan yang meliputi sumber aturan, subjek pengaturan, dasar hukum, faktor pembentuk dan peraturan yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperawat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru. Sumber data yang digunakan adalah data primer terdiri dari bahan hukum primer berupa Perda Kota Tangerang No. 7 tahun 2005. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis normatf. Penelitian ini menemukan; Pertama, izin peredaran diatur dalam pasal (7) yang membatasi peredaran minuman beralkohol hanya di toko bebas bea yang telah mengantongi izin. Kedua; minuman beralkohol boleh beredar sebagai pengecualian di restoran bertanda talam seloka dan talam kencana, hotel berbintang 3, 4, dan 5 sebagaimana diatur dalam pasal (4). Berdasarkan teori tadarruj dalam siyasah dusturiyah, pengaturan minuman beralkohol di Kota Tangerang dilaksanakan secara segmentif dan bertahap sehingga masih ada toleransi peredaran di kawas