Sanksi Zina dalam Pasal 284 KUHP dan Pasal 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan kasus perzinaan di semua kalangan, baik yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain maupun tidak, yang dapat berakibat kepada rusaknya moral generasi penerus bangsa dan juga merusak kepercayaan terhadap perkawinan yang sah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan ruang lingkup mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, untuk menjelaskan sanksi mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, untuk menjelaskan relevansi Zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan keadaan Indonesia pada saat ini. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukuman yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah konten analitik dengan pendekatan yuridis komparatif dalam pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana perzinaan itu apabila dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Zina merupakan delik aduan, yang mana apabila dilakukan oleh suami atau istri yang mmerasa dirugikan barulah akan di tindak pidana, namun apabila kasus tersebut masih bisa ditarik perkaranya mengenai sanksi dalam pasal 284 KUHP terhadap pelaku perzinaan yang hukuman pidana perzinaan tidaklah dibedakan antara yang terikat dalam perkawinan atau belum. Mengenai sanksi yang sudah ditentukan dalam pasal 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukuman jinayah yaitu dengan dicambuk sebanyak 100 kali. Apabil pezina tersebut mengulang perbuatannya maka akan ditambah dengan denda paling banya 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan