Analisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016. Untuk mengetahui Tingkat kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:140) dihitung dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan analisis rasio lainnya yang berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah diantaranya analisis rasio ketergantungan keuangan daerah dan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif .Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Proses wawancara dilakukan setelah perhitungan data menggunakan analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumedang selama tahun 2012-2016 menghasilkan rasio rata rata sebesar 14,89% yang berada pada interval 0-25% berarti masuk dalam kategori rendah sekali dengan mempunyai pola hubungan instruktif artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian keuangan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah menghasilkan rasio rata-rata sebesar 72,2% yang berada pada interval >50,00% berarti Kabupaten Sumedang sangat tinggi ketergantungannya kepada pemerintah pusat, dan dari hasil perhitungan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal menghasilkan rata-rata rasio sebesar 12,93% yang berada pada interval 10,01-20,00 berarti bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang kurang mampu dalam membiayai desentralisasi. Penyebab masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sumedang yaitu dikarenakan belum tergalinya seluruh potensi sumber keuangannya secara maksimal yang disebabkan oleh masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola pendapatan asli daerah