Dinamika putusan Isbath nikah : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung

Tujuan perkawinan sebagaimana dalam KHI Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Demi tercapainya tujuan perkawinan pemerintah mengaturnya dalam regulasi UUP mengenai pencatatan Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 (3). Peran pemerintah untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum didalam KHI Pasal 5 ayat a dijelaskan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Tetapi regulasi UUP No. 1 Tahun 1974 diberlakukan masih banyak perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan dibawah tangan sehingga banyak perkara Isbath Nikah di PA Kota Bandung. Untuk pengakuan terhadap perkawinan atau Isbath Nikah perkara yang masuk di Kota Bandung mengalami fluktuatif dari tahun 2015, 2016, 2017, dan sampai pertengahan 2018. Fenomena Isbath Nikah di kota bandung disebabkan tidak tercatatnya perkawinan setelah diberlakukanya UUP No. 1 Tahun 1974 dan hampir dari setengah perkara ditemukan banyaknya perkawinan dibawah tangan karena hamil terlebih dahulu