Tinjauan Maqashhid Asy-syariah Tentang Poligami Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya perubahan hukum Islam dalam ketentuan poligami. Ada yang membolehkan poligami secara mutlak dan dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan ketentun pada kitab-kitab fiqih; dan ada juga memberlakukan ketentuan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan cenderung sulit dipenuhi. Poligami dalam Kompiasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk kelompok yang memberlakukan syarat yang ketat, dimana ketentuan poligami dalam KHI diatur sedemikian rupa karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ada perlindungan yang lebih nyata terhadap perempuan dan anak. Karena banyaknya kasus penyimpangan dalam praktek poligami, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang makna keadilan, dan aturan poligami dalam KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dengan maqashid as-syariah. Penulis juga bertujuan untuk untuk mendeskrisikan konsep poligami menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mendeskripsikan makna adil dalam syarat poligami dan untuk, mendeskripsikan Tinjauan Maqashid Asy-Syariah terhadap Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap hukum yang terapkan dimasyarakat atau disyariatkan hukum tersebut untuk mencapai kemaslahatan. Dalam pandangan asy-Syatibi maslahah dibagi tiga tingkatan darruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah content analisis (analisis isi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori maslahah. Akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama, konsep poligami dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh upaya untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan dan anak; Kedua, konsep keadilan dalam poligami ada dua pendapat pertama keadilan dilihat dari segi materi saja sedangkan yang kedua keadilan dalam materi unsur perasaan/hati, dalam peraturan KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 lebih cenderung kepada makna adil dalam materi saja; Ketiga, dalam tinjauan maqashid al-syari’ah, nilai-nilai keadilan gender dalam poligami menurut KHI, dalam tinjauan aspek dharuriyah terdapat pada syarat persetujuan istri. Aspek hajiyahnya terdapat pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak dan aspek tahsiniyahnya terdapat pada adil bagi suami yang akan berpologami. Kata Kunci: Poligami, Keadilan, Maqashid asy-Syari’ah, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam