Hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam undang-undang no.35 tahun 2009 menurut perspektif HAM dan hukum Islam

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini, permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunan pengedar yang tertangkap, dan pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia. Polemik hukuman mati bagi pengedar narkotika menjadi perbincangan mengenai perspektif HAM dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkotika (2) Untuk mengetahui sanksi menurut HAM dan Hukum Islam bagi pengedar narkotika (3) Untuk mengetahui perbandingan pendapat HAM dan Hukum Islam tentang sanksi bagi pengedar narkotika. Metodologi yang digunakan yaitu: (1) jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif-analisis atau upaya untuk menggambarkan apa yang menjadi obyek penelitian (2) Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, induktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama: Sanksi bagi pengedar narkotika menurut perspektif HAM atas hukuman selain hukuman mati dapat dipenjara seumur hidup. Sanksi pengedar narkotika dalam Islam sebagaimana di atur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati yang menjadi sanksi yang paling tinggi dalam kategori hukuman dalam hukum Islam. ta’zir adalah jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Sepenuhnya keputusan diserahkan oleh hakim (ulil al-amri) kadar hukuman mengenai tidak pidana pengedar narkoba termasuk perbuat yang level tinggi atau termasuk extra ordinary sehingga dianggap perlu menggunakan hukuman mati bagi pengedar narkotika merupakan bentuk sanksi terberat, sebab merupakan bentuk tindak pidana yang melakukan kerusakan di muka bumi fasadah fil-ardi Dan hukuman itu diperbolehkan. Kedua, Penjatuhan hukuman pidana dalam syariat Islam ialah pencegahan (ar-radu waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat- tahdzib). Maka hukman mati diperbolehkan, adapun hukuman pidana bagi pengedar narkotika selama bukan hukuman mati dapat dibenarkan oleh HAM. Ketiga, Perbandingan pendapat HAM dan Hukum Islam mengerucut kepada pandangan yang sangat berlainan. HAM menganggap bahwa hukuman mati jelas melanggar perikemanusiaan dan bertentangan bahwa semua manusia berhak untuk hidup dalam situasi dan kondisi apapun yang harus dilindungi kehidupannya itu sendiri. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (right to life). Berbeda halnya dengan hukum Islam, hukuman mati sebagaimana diketahui, dalam Islam merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan berbahaya seperti hal termasuk kejahatan extra ordinary sama hal nya pengedar narkotika yang menyebabkan kerusakan di muka bumi karena telah melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan masyarakat dan Negara