Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : Studi Kasus Polrestabes Bandung

Penganiayaan terhadap anak adalah hal yang dilarang sesuai dengan Pasal 76 C dan begitupun hukuman pemidanaan kepada si pelaku penganiayaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun fenomena membuktikan telah banyak terjadi penganiayaan terhadap anak khususnya di kota Bandung peran kepolisian untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan kenyataan yang terjadi berbagai hukuman yang diterima oleh para pelaku nampaknya belum dapat membuat efek jera. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak di Polrestabes Bandung, serta apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum dan upaya yang ditepuh oleh pihak Polrestebes Bandung. Kerangka teori yang diambil adalah teori HAM, teori pemidanaan dan teori penegakan hukum pidana. Berangkat dari teori-teori tersebut penulis dapat melihat dan menyimpulkan gejala-gejalayang berkaitan dengan teori yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, spesifikasi yang dilakukan adalah Yuridis empiris. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan pihak Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak adalah dengan menghukum pelaku sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dengan tindakan Refresif yaitu penyidikan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak, melakukan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak dan mengoftimalkan pekerjaan dan kinerja dari PPA serta memperdalam motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak tersebut dan juga tindakan Preventif, kepolisian mengambil tindakan pencegahan dengan cara bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi penganiayaan terhadap anak, bekerjasama dengan P2TP2A, BAPAS, KPAI, membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan untuk semua masyarakat dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. kendala yang dihadapi polrestabes bandung adalah kendala internal yaitu kurangnya (SDM), sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum semua penyidik mendapat pendidikan, masih kurangnya kinerja dari Anggota PPA dan terakhir minimnya anggaran dan kendala eksternal yaitu korban yang tidak terbuka dan kesadaran masyarakat yang kurang. Upaya untuk mengatasi kendala internal menambah jumlah personil agar menjadi ideal, pengajuan perbaikan sarana dan meningkatkan kemampuan personil PPA, upaya eksternal anak yang telah mengalami trauma PPA menyediakan pendampingan dan melakukan penyuluhan