Pelaksanaan Perda No. 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah terhadap wajib pajak restoran di Kota Bandung

Pajak Restoran termasuk salah satu pajak daerah yang memilki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kota Bandung. Hal ini disebabkan Kota Bandung merupakan daerah yang bertujuan untuk wisata dan kuliner. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan mempunyai berbagai kendala. Seperti adanya perlawanan dari wajib pajak berupa menunda, menunggak, atau bahkan menghindar dari pungutan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui penerapanPeraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 di Kota Bandung. Kedua,untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan salah satunya adalah siyasah maliyah yang membicarakan bagaimana Pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis,yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalitis. Metode pendekatan peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Karena pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Bandung pada tahun 2014-2017 yang mengalami fluktuasi. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung masih rendah. Rendahnya kontribusi pajak restoran dikarenakan belum patuhnya wajib pajak restoran. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan berbagai kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak restoran berupa sanksi denda sebesar 2% (dua persen) sebulan. Kebijakan Pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum Islam khususnya Hifdh Mal dan mengacu pada prinsip dan kaidah-kaidah siyasah maliyah seperti prinsip keadilan, persamaan, dan pemerataan