Teori dan aplikasi pembangunan politik dalam kasus pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung perspektif siyasah dusturiyah

Pemekaran dan pembentukan wilayah Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan kesediaan lahan adalah salah satu penyebab semakin akutnya permasalahan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah Kota Bandung. Padahal secara ideal, kota menjadi salah satu wilayah yang memenuhi norma layak huni dan mampu mempasilitasi tumbuh kembangnya potensi masyarakat. Apabila dilihat dalam kajian fiqh siyasah, persoalan tentang kepemerintahan daerah itu termasuk kepada hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat, demikian pula politik tentang pemekaran kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui historygeografi pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan berdasarkan Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2) Mengetahui implikasi pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan terhadap pembangunan politik masyarakat dan 3) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan politik kaitannya dengan pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Adapun metode digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang berupaya untuk memecahkan atau menjawab suatu permasalahan yang sedang dialami. Sementara jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan penelusuran informasi meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Kelurahan Cipadung Wetan merupakan bagian dari Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Pemerintah Kota Bandung, dikarenakan wilayah kerjanya dianggap terlalu luas sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dirasakan kurang optimal, oleh karena itu perlu dilakukan penataan wilayah berupa pemekaran wilayah; 2) Pemekaran wilayah membawa dampak positif bagi masyarakat Kelurahan Cipadung Wetan terhadap pembangunan politik, ini dibuktikan dengan banyaknya partisipasi masyarakat yang turut aktif memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan baik dalam program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan dan 3) Pelaksanaan pembangunan politik kaitannya dengan pemekaran wilayah, berdasarkan analisis data yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip asy-syura (musyawarah), prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju kemaslahatan bersama (al-maslahat al-ammah), dan mendekatkan unit-unit pemerintahan. Meskipun pemekaran dianggap menjadi sebuah solusi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, dilapangan penulis menemukan ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah setempat dianggap kurang optimal. Maka dari itu prinsip siyasah dusturiyah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan