Komparasi pelaksanaan denda (ta'zir) pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung

Pembiayaan multijasa merupakan transaksi sewa menyewa yang bersifat sewa barang atau jasa dengan upah sewa yang disepakati oleh para pihak. Transaksi sewa menyewa ini sama halnya dengan transaksi jual beli, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Transaksi ini dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati antar pihak. Dengan begitu nasabah kadang ada yang terlambat membayar, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan dan pelaksanaan denda (ta’zir) pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK Cabang Cikarang dan BTN Syariah KCP Bandung, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari kedua bank tersebut dengan peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa karakteristik, sifat, penjelasan maupun keterangan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif yaitu menyatakan perbandingan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Denda pada lembaga keuangan syariah tercantum pada fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu denda bagi nasabah mampu akan tetapi ia menunda-nunda dalam pembayarannya. Hasil dari penelitian ini menunjukan, pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BPR Syariah HIK Cabang Cikarang dimulai dari pengajuan pembiayaan multijasa mudah dengan menggunakan ijarah dan bagi calon nasabah dikhususkan untuk yang mempunyai sertifikasi guru sampai saat ini dibilang cukup aman karena tingkat pembayaran pembiayaan multijasa di BPRS lancar 95%, kurang lancar 5%. Sedangkan pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BTN Syariah KCP Bandung dimulai dari pengajuan pembiayaan multijasa mudah dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah dan bagi calon nasabah pembiayaan multijasa di BTNS harus mempunyai pekerjaan tetap dan non tetap (usaha), dan sampai saat ini pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa di BTNS dibilang cukup aman karena tingkat pembayaran pada pembiayaan multijasa ini lancar 90%, kurang lancar 9,9%, dan macet 1%. Sinkronisasi fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap pelaksanaan denda pada pembiayaan multijasa yang digunakan pada BPRS yaitu 0,0005, berbeda pada BTNS yaitu Rp. 67. Pada dasarnya ketentuan denda pada BPRS dan BTNS sama dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 17 yaitu besarnya denda dengan sejumlah uang, karena baik dalam bentuk rupiah maupun bentuk persentase keduanya mempunyai nominal uang dan semua dikembalikan kepada kebijakan internal bank nya masing-masing