Kebijakan pemerintah kota tasikmalaya dalam melaksanakan perda nomor 11 tahun 2009 tentang ketertiban umum perspektif siyasah dusturiyah

Masing–masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kertiban Umum dibuat dengan harapan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya, terutama dalam hal tertib usaha. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui 1) bentuk kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya pelaksanaan perda, 2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perda, 3) bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap kebijakan tersebut. Konsep Dustur menurut Abu A’la Al–Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, suatu dokumen yang memuat prinsip–prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. Prinsip–prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang–Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda–bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang–undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yakni menggambarkan data yang ada di lapangan secara apa adanya dan melakukan penafsiran sesuai tujuan penelitian. Sumber data primer adalah Pemerintah Daerah dan Satpol PP Kota Tasikmalaya. Sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan undang–undang, perda, perwalkot, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait objek penelitian. Jenis data penelitian bersifat kualitatif, teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang ketertiban umum, serta peraturan walikota yang disandarkan pada perda tersebut. Penanggulangan tertib usaha dilakukan dengan penertiban dari pihak satpol pp terhadap orang atau badan yang melanggar. Penertiban dilakuan ke tempat–tempat yang ditandai sebagai tempat beroperasinya tindakan tersebut, setelah itu langsung di BAP lalu diberi pembinaan. Faktor penghambat terdiri dari beberapa faktor, perkembangan daerah yang menjadi kota, kebutuhan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap aturan yang ada, kurangnya perhatian dari pihak pemerintah, penegakkan oleh pemerintah kurang, serta perilaku masyarakat itu sendiri. Berdasarakan persfektif siyasah dusturiyah kebijakan pemerintah kota tasikmalaya adalah produk kekuasaan yang melahirkan kemaslahatan