Pertimbangan Tathbiq Al-Ahkam Pada Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Bandung.

Salah satu fungsi DPS yaitu sebagai pengawas syariah di BPRS. Namun, fungsi pengawasan belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyimpangan di BPRS, seperti penyimpangan dalam akad pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, pihak BPRS memberikan dana tunai kepada nasabah. Permasalahan muncul ketika nasabah tidak memberikan kuitansi penggunaan dana yang berfungsi sebagai bukti yang sah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini yaitu bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung? bagaimana landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam menggagas opini syariah? bagaimana pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah? Tujuan penelitian ini adalah, untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung, untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam mengagas opini syariahnya, untuk menjelaskan pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah. Kerangka pemikiran yang digunakan diantaranya, aturan mengenai tugas dan kewenangan serta fungsi DPS, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait produk-produk yang ada di BPRS, teori pemeliharaan kemashlahatan serta teori tathbiq al-ahkam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menemukan: 1) pengawasan yang dilakukan DPS belum berjalan maksimal, diantara faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, minimnya pengawasan yang dilakukan, minimnya jumlah DPS pada setiap BPRS, adanya perbedaan jumlah ujrah yang diberikan pada tiap BPRS. 2) Landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS dalam menggagas opini syariahnya adalah fatwa DSN-MUI, namun pada produk pembiayaan umroh di BPRS Amanah Rabbaniah menggunakan fatwa Dewan Hisbah. 3) DPS BPRS Bandung hanya menggunakan landasan yuridis dalam menggagas opini syariahnya yang sudah dirumuskan dalam bentuk fatwa DSN MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi DPS dalam merumuskan opini syariahnya, pelaksanaan fatwa DSN MUI belum terealisasi dengan baik, serta pertimbangan yang digunakan DPS dalam menggagas opini syariah belum menyuluruh hanya terbatas pada pertimbangan yuridis