Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang

ABSTRAKS Dini Agis Triani: “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang”. Pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah memberlakukan beragam jenis pajak daerah yang tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumedang salah satunya dari Pajak Reklame karena Pajak Reklame berpotensi dan berpengaruh kepada PAD Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2016 reklame banyak terpasang sehingga diasumsikan dapat menaikkan PAD Kabupaten Sumedang akan tetapi target tidak terealisasi sepenuhnya dan pendapatan pajak reklame pun menurun dari tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Pajak reklame dan Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan PAD itu sendiri. Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III yang mengemukakan empat model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu, sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kecil, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualiltatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda No 6 Tahun 2009 sudah dilakukan dengan baik namun Komunikasi antara Implementator dengan Pelaksana Implementator (masyarakat) masih kurang efektif sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai Peraturan penyelengaraan reklame. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daera