Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual. Larangan dan Batasan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi diatur dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Hukum Pidana Islam pornografi adalah perbuatan yang haram dan masuk kategori jarimah ta’zir. Berdasarkan latar belakang masalah diatas diajukan tiga pertanyaan masalah yakni, Bagaimana unsur perbuatan tindak pidana pornografi dalam pasal 4 UU pornografi menurut Hukum Pidana Islam, Bagaimana unsur pelaku tindak pidana pornografi dalam pasal 4 UU pornografi menurut Hukum Pidana Islam, Bagaimana sanksi tindak pidana pornografi dalam UU pornografi dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur perbuatan tindak pidana pornografi dalam pasal 4 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam, unsur pelaku tindak pidana pornografi dalam pasal 4 UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi menurut Hukum Pidana Islam, dan sanksi pelaku tindak pidana pornografi dalam No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam perspektif Hukum Pidan Islam. Penelitian mengenai unsur- unsur tindak pidana pornografi ini menggunakan dua landasan teori yaitu teori Hukum Pidana dan teori pemidanaan. Hukum Pidana Islam menyebut tindak pidana sebagai jarimah yang merupakan objek kajian dari fiqih jinayah yang meliputi tiga masalah pokok yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qisas diyat dan Jarimah Ta’zir. Dimana Tindak Pidana Pornografi ini masuk kedalam Jarimah Ta’zir. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif, jenis data kualitatif, menggunakan sumber informasi primer, sekunder, dan tertier, serta dengan teknik penelusuran informasi Library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai buku-buku dan Undang-undang. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi dalam pasal 4 UU No.44 tahun 2008 menurut Hukum Pidana Islam masuk kategori jarimah ta’zir. Unsur pelaku tidak pidana pornografi menurut Hukum Pidana Islam adalah orang yang cakap atau mukallaf, yakni orang yang baligh dan berakal. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi. UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi, ditentukan dalam pasal 29 dan 30, dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana Pornografi yaitu diberikan Sanksi ta’zir yang jenis Uqubatnya yaitu Uqubat Ashliyah