Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga perspektif siyasah maliyah: Studi kasus pantai Teluk Palabuhanratu Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di jawa barat, dengan banyaknya destinasi pariwisata yang diharapkan bisa menambah potensi dalam bidang ekonomi, maka harus ada penenanganan yang lebih profesional dari pemerintah daerah yang dimana telah diatur berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga Kabupaten Sukabumi guna menambah pendapat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga Kabupaten Sukabumi, Pengaruh kontribusi Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Sukabumi serta bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Retribusi pariwisata Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan Retribusi Pariwisata di kawasan pantai Palabuhanratu, Dalam melakukan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak lepas dari berbagai komponen yang merupakan proses kegiatan dalam ruang lingkup sistem. Komponen tersebut antara lain terdiri dari pengelolaan program, pelaksanaan, stujuan serta sasaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui tekhnik observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode deskriptif dilakukan dengan rincian pengumpulan data dan pengelolaan data yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang serta meliputi analisa tentang arti data itu. Serta dilengkapi dengan kajian literatur. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, pelaksanaan perda Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga Kabupaten Sukabumi yang menjadi penggerak utama dalam implementasi perda ini ialah Dinas pariwisata serta aturan pelaksanaannya itu dari Perda langsung tanpa ada perbup yang memperkuatnya. Kedua, dengan diberlakukannya Perda ini maka kontribusi dari retribusi pariwisata terhadap PAD itu dari segi nominal mengalami peningkatan, walaupun belum sesuai terget yang ditentukan setiap tahunnya.Ketiga, Perspektif siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan perda Nomor 1 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga Kabupaten Sukabumi dengan teori tanggung jawab negara, sudah sesuai karena dalam teori tanggung jawab negara terdapat konsep intervensi negara yang mana negara wajib memberikan aturan terkait dengan pelaksanaan retribusi. Perda nomor 1 ini juga sesuai dengan prinsip keadilan serta prinsip kemaslahatan.Perda tersebut akan menjadikan masyarakat sekitar palabuhanratu bertambah dalam nilai perekonomiannya sehingga lebih terlihat segi kemaslahatannya. Begitu juga dengan prinsip keadilan dimana penarikan tarif retribusi tidak membedakan antara para wisatawan dengan pribumi