Tinjauan Yuridis atas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011 dengan penerbitan Surat edaran Kemenakertrans nomor B.31/PHIJSK/I/2012 hubungannya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan dasar yuridis menyangkut masalah Outsourching dan Perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia. Pada tahun 2011 di lakukan judicial review terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang isinya mengabulkan permohonan dan menolak sebagian permohonan. Hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut di tindak lanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor.B.31/PHISK/I/2012 dikeluarkan oleh kementrian adalah tidak selaras dan bertentangan denganUndang-UndangNomor 12 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan TransmigrasiNomor. B.31/PHISK/I/2012 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan kekuatan hokum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor. B.31/PHISK/I/2012 yang mengatur tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier dengan pendekatan Studi komparatif dan sinkronisasi Hukum Horizontal danVertikal. Penulisan Tesis ini menggunakan kerangka teoritis yaitu Teori Negara Hukum sebagai grand teori, Teori Kontitusi, Teori Kewenangan sebagai midle teori dan Teori Hierarki Perundang-Undangan sebagai aplikasi teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor.B.31/PHISK/I/2012 kedudukannya lemah dibandingkan dengan undang-undang dan Kekuatan hukum Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor.B.31/PHISK/I/2012 tidaklah memiliki keuatan hukum yang tetap sebagai sumber hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia