Studi Deskripsi Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perumusan Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung

Kebijakan publik adalah upaya membangun masyarakat secara terarah dengan menggunakan kekuasaan. Objek dari politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Dalam negara demokrasi proses pembentukan kebijakan publik melibatkan stakeholder kebijakan, salah satunya adalah partai politik. Peran partai politik dalam formulasi kebijakan sangat penting, mengingat partai politik merupakan institusi resmi yang berfungsi mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan. Skripsi ini mencoba menganalisis peranan dan fungsi PKS dalam perumusan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK). Adapun permasalahan yang ditemukan adalah (1) Masyarakat tidak menerima dana tersebut utuh dengan nominal yang dijanjikan. (2) Pada mulanya kebijakan PIPPK berbentuk dana hibah atau cash money namun setelah disahkan justru berbentuk pembiayaan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PKS sebagai partai penguasa di Kota Bandung sekaligus pemilik ide kebijakan PIPPK, telah menjalankan peranan dan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya mereka menjalankan komunikasi politik dan mengendalikan konflik yang terjadi pada saat proses perumusan kebijakan PIPPK. Selain itu maksimalnya peranan dan fungsi PKS dapat dilihat dari disahkannya PIPPK secara dokumen dalam RPJMD dan secara anggaran dalam APBD. Namun adapun permasalahan yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas diakibatkan oleh (1) adanya regulasi dari Kemendagri yang mengatur mengenai pemberian dana hibah. (2) Karena bentuk kebijakannya program, maka terdapat proses pengadaan, pajak, keuntugan pihak ketiga yang mengakibatkan dana tidak utuh diterima masyarakat. dan (3) dinamika politik yang terjadi. Saran peneliti adalah PKS harus terus melakukan kontrol terhadap seluruh proses kebijakan PIPPK, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Public policy is an effort to build a community directed by using power. The object of politics is government policy, the process of its formation, and its consequences. In a democratic country the process of forming public policy involves policy stakeholders, one of whom is a political party. The role of political parties in policy formulation is very important, since political parties are formal institutions that function to articulate and aggregate interests. This thesis tries to analyze the role and function of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in the formulation of policy of Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). The problems that were found were (1) The community did not receive the fund intact with the nominal promised. (2) In the beginning, the PIPPK policy is in the form of grant or cash money but after it is approved it is in the form of program financing. This research uses qualitative description method. Data collection techniques with interviews, and documentation studies. Data analysis used qualitative data analysis of Miles and Huberman. The results of this study show that PKS as the ruling party in Bandung as well as the owner of the idea of PIPPK policy, has run its role and function maximally. This can be seen from their efforts to run political communications and control the conflicts that occurred during the process of PIPPK policy formulation. In addition, the maximum role and function of PKS can be seen from the legalization of PIPPK by document in RPJMD and by budget in APBD. However, the problems that occurred as described above are caused by (1) the regulation of the Ministry of Home Affairs which regulates the provision of grant funds. (2) Due to the policy form of the program, there is a procurement process, taxes, third party profits that result in unacceptable funds received by the public. and (3) the political dynamics that occurred. The researcher's suggestion is that the PKS should keep control over the entire PIPPK policy process, so that the objectives of the policy can be achieved