Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Wilayah Bandung Timur)

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi implementor terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah. Saat ini proses implementasi kebijakan dari retribusi sampah untuk kategori Komersial dan Non Komersial belum optimal dilihat pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung cenderung mengalami kerugian, anggaran yang terserap hanya 68,40% dari biaya operasional yang telah dikeluarkan. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum mampu dilaksanakan secara optimal dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari retribusi sampah ini. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui keempat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan proses komunikasi internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, namun komunikasi eksternal kepada masyarakat masih belum optimal dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan masih kurang untuk melakukan pelayanan publik serta sarana dan prasarana operasional di Bandung Timur masih kurang. Disposisi belum dilaksana dengan baik dan Struktur birokrasi seperti Satuan Operasional Prosedur (SOP) untuk penagihan sampah kategori Komersial dan Non Komersial sudah ada, namun Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Sampah, Pengelolaan Sampah. ABSTRACT Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung is a Badan Usaha Milik Negara (BUMD) that became implementor related to hygiene and waste management services in Bandung regulated in Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. The purpose of this study is to examine the implementation process of the tariff policy of waste management services. Currently the process of policy implementation of the garbage levy for Commercial and Non Commercial category has not been optimally seen in 2017 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tends to experience losses, the budget absorbed only 68.40% of the operational costs that have been issued. Especially in East Bandung area, the policy related to garbage levy has not been able to be implemented optimally seen from some obstacles encountered so that affect to the realization revenue from this garbage levy. This research uses the theory of policy implementation refers to George C. Edward III theory which states that success and failure in the process of policy implementation can be analyzed through four dimensions of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucracy Structure. The method used in this study is a qualitative method with descriptive research type, to obtain data authors make observations, interviews, literature and documentation. The result of garbage management in East Bandung shows that the policy implementation process which involves communication that is executing the internal communication process vertically and horizontally is well done by Perusahaan Dearah Kebersihan Kota Bandung, but external communication to the community is still not optimally done. Human Resources (HR) such as field officers are still lacking to perform public services and facilities and infrastructure operational in East Bandung is still lacking. The disposition has not been well implemented and bureaucratic structures such as the Standard Operational Procedures (SOP) for Commercial and Non Commercial already exist, but Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung does not have a Standard Operational Procedures (SOP) for each program as a whole. Keywords: Policy Implementation, Garbage Retribution, Waste Management