Pelaksanaan Pembiayan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Bank BRI Syariah menjadi bank pelaksana dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimana program tersebut dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. KUR yang dilaksanakan di Bank BRI Syariah ini merupakan KUR Mikro iB yang batas plafon pembiayaannya sampai dengan 25.000.000. Pembiayaan KUR ini menggunakan akad Murabahah dan ditambahkan dengan Wakalah didalamnya. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR antara pemerintah dengan Bank BRI Syariah, kedua untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah kepada nasabah, dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam setiap melakukan kegiatan pinjam meminjam yang menghasilkan kegiatan jual beli dan melibatkan bank syariah dengan nasabah atau kegiatan muamalah yang menggunakan akad murabahah diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat, serta pelaksanaannya agar sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan suatu objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis secara utuh mengenai fakta-fakta fenomena objek yang diteliti yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR yang dilakukan antara pemerintah dengan Bank BRI Syariah sangat berkesinambungan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Perekonomian. Mekanisme penyaluran KUR dari Bank BRI Syariah kepada nasabah dilakukan melalui beberapa tahapan. Dan pada pelaksanaan pembiayaan KUR yang ditinjau dari fiqh muamalah telah tepat dalam pelaksanaannya karena terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang digunakan. Sementara pembiayaan KUR ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang ba’i, tertera pada bagian ketujuh tentang jual beli murabahah pasal 119 tepat dalam pelaksanaanya karena barang dijual kepada nasabah ketika barang sudah menjadi milik bank yang dibuktikan dengan laporan pembelanjaan, struk pembelian, dan penandatanganan akad wakalah. Dan ditinjau dengan Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR telah sesuai baik itu bagi pemerintah atau menteri perekonomian, bank pelaksana yaitu Bank BRI Syariah, dan nasabah yang mengajukan