Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015 dalam perwujudan Indonesia sebagai negara demokratis atas pencalonan kepala daerah

Saat ini pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan sendiri kemajuan akan daerahnya, termasuk dalam memilih seorang Kepala Daerah. Namun, dalam perjalanannya Kepala Daerah banyak menjelma menjadi seorang raja kecil yang senantiasa melanggengkan kekuasaannya melalui sistem apa yang dinamakan dengan dinasti politik. Dalam menjawab persoalan tersebut kemudian muncullah UU No. 8 Tahun 2015 yang di dalamnya terdapat sebuah ketentuan pembatasan dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Tak berselang lama, kemudian ketentuan tersebut diajukan judicial review dan diputuskan bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah upaya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga norma peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia atas pencalonan Kepala Daerah. Tesis ini kemudian membahas tentang penerapan konsep demokrasi dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi serta akibat yang ditimbulkan dari adanya putusan itu. Penelitian ini menggunakan metode study literature review dimana demokrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah objek penelitian hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma yang terkandung dalam hukum positif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/20155 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia, namun di sisi lain pula putusan ini juga mengancam nilai-nilai demokrasi lainnya yaitu terbentuknya dinasti politik. Currerntly, local government has wide authority to determine its own progress in their own region, including to determine a regional head. However, the regional head transformed into a king who always perpetuates his power through a system of what is called the political dynasty. In answering the issue, Law No. 8 of 2015 stipulate the restrictions in running for the regional head. Afterwards, the the provision was filed judicial review and decided contrary to the constitution of the Republic Indonesia. The decision of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIII/2015 constitutes an effort to the Constitutional Court in maintaining the norms of law and regulations to be in line with the constitution of the Republic of Indonesia in the matter of the Regional Head candidacy. This thesis discusses the application of the concept of democracy in a decision of the Constitutional Court and the result of the decision. This research uses the study literature review method in which democracy and the Constitutional Court decision becomes an object of legal research. The type of the research used a normative juridical research. The results of this research conclude that the Constitutional Court has played a role in maintaining the values of democracy in Indonesia, but on the other hand this Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015 is also threatens other democratic values that a political dynasties