Status Anak Dalam Kandungan Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan pembatalan perkawinan sering terjadi di Pengadilan Agama. Pada dasarnya terdapat fakta yang terjadi dilapangan, seorang istri datang ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkonsultasi dan mengajukan pembatalan perkawinan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Cimahi dikarenakan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, sementara keadaannya sedang mengandung. Dalam hal ini, perkawinannya sah akan tetapi permasalahannya sebelum anaknya lahir perkawinannya dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, untuk mengetahui status anak dalam kandungan yang perkawinan orang tuanya dibatalkan, serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak dalam kandungan yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertolak dari Pasal 75 KHI huruf (b) yang mengatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Artinya jika anak tersebut sudah lahir lalu perkawinannya dibatalkan maka anak tersebut tetap anak sah dan dinasabkan ke orangtuanya karena keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Akan tetapi dalam hal ini perkawinannya terlebih dahulu batal kemudian anaknya lahir, secara sepintas hal ini tidak termasuk kedalam pasal tersebut. Lalu bagaimana menghukumi anak tersebut ketika lahir sementara perkawinan orang tuanya sudah dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan data seteliti mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis pasal dalam kompilasi hukum islam terkait dengan status anak dan pembatalan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: (1) perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan; (2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah yang perkawinan orang tuanya dibatalkan; (3) Akibat hukumnya ialah anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya secara penuh yang meliputi hak nasab dan hak-hak keperdataan lainnya