Pelaksanaan peraturan bupati Bandung Barat nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat dalam mengelola sampah di Kecamatan Ronga

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dalam bidang pekerjaan umum yakni dalam hal persampahan, dalam hal ini bidang persampahan menjadi hal yang difokuskan karena bidang persampahan belum terlaksana atau belum terealisasikan oleh pemerintah kecamatan Rongga . Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, di Kecamatan Rongga tentang pengelolaan sampah, untuk mengtahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rongga, serta mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pelaksanaan peraturan Bupati Bandung Barat nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, di Kecamatan Rongga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mencari dokumen-dokumen dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di kecamatan Rongga, serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh dari Kecamatan Rongga, hasil wawancara langsung dengan pihak Kecamatan Rongga, serta buku-buku yang berkaitan dengan siyasah. Sedangkan sumber data sekunder adalah Peratruran Bupati Bandung Barat Nomor 45 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat di lingkungan Kabupaten bandung Barat, website, artikel, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teori yang diambil untuk memecahkan permaslahan yang ada yaitu memakai teori implementasi, yang mana implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public service), dan juga kaidah-kaidah fiqih siyasah yang mengatur tentang kemaslahatan umat yang mana teori ini seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan pada kemaslahatan bersama/ umat. Dari data yang diperoleh menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati sudah berjalan melalui tahapan sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintahan daerah kepada pihak dan kemudian dari pihak kecamatan kepada desa maupun masyarakat. Namun, ada beberapa hambatan yang menghambat jalannya pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut yakni dalam hal persampahan masih dirasa belum maksimal atau bahkan belum terlaksana sama sekali dikarenakan beberapa faktor yaitu dari kesiapan pihak kecamatan itu sendiri dan juga minimnya dana yang ada untuk memfasilitasi berjalannya program tersebut. Kemudian, siyasah dusturiyah memandang bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan/ dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan kepada kemaslahatan umat/ masyaraka