Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan: Studi di Wilayah Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2015-2017

Akibat Hukum Akta Cerai Palsu Terhadap Status Perkawinan (Studi di Wilayah Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2015-2017) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dari 20 kasus akta cerai paslu, umumnya masyarakat menganggap berperkara di Pengadilan rumit serta biayanya mahal sehingga dipercayakan kepada amil, pengacara, atau saudara yang mengerti hukum. Peran pemerintah sangat penting untuk penegakan hukum dan pembangunan hukum sehinnga masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya dalam upaya hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu faktor-faktor yang mengakibatkat banyak terjadinya kasus akta cerai palsu di Kota Bandung, mengetahui status perkawinan akibat menggunakan akta cerai palsu, dan mengetahui upaya Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus akta cerai palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (wawancara, sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, wawancara. Hasil penelitian 1. Faktor penyebab banyak terjadinya kasus akta cerai palsu di Kota Bandung adalah para pihak yang mempercayakn kepada orang lain, kurangnya pengetahuan para pihak terhadap prosedur berperkara di Pengadilan, keadaan psikis para pihak yang tidak stabil dan tergesa-gesa sehingga sangat riskan dimanfaatkan keadaan seperti ini oleh oknum. 2. Status perkawinan akibat menggunakan akta cerai palsu tidaklah sah dan harus dibatalkan karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan tersebut menurut Hukum Positif, dan status perceraiannya tidak sah karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. 3. Upaya Pengadilan Agama Bandung dalam menanggulangi kasus akta cerai palsu hanya pemberitahuan seketika kepada para pihak yang bersangkutan secara perseorangan, karena Pengadilan Agama bersifat pasif