Pemeriksaan penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung.

Dalam Pasal 171 (g) Kompilasi hukum Islam “Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Perbuatan hukum hibah di Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta PPAT. Dalam terjadi sengketa hibah bagi umat Islam, Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administriasi Peradilan Agama diatur bahwa “Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius”. Namun pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Bandung terdapat penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 203/Pdt.P/2013/PA.Badg tentang penetapan hibah. Perkara penetapan hibah di Pengadilan Agama Bandung ini diajukan dalam bentuk voluntair. Atas permohonan ini Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara penetapan hibah, dasar pertimbangan dan landasan hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan hibah dan untuk mengetahui status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung. Kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa hibah di Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta PPAT. Adapun perkara hibah di Pengadilan Agama harus berbentuk kontensisus. Hal berdasarkan peraturan pada Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala atau atas suatu peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, bahwa proses pemeriksaan perkara penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung dilakukan seperti proses pemeriksaan perkara voluntair lainnya, hanya dalam pemeriksaannya dilakukan dengan penuh kahati-hatian supaya tidak mengundang sengketa baru di kemudian hari. Adapun dasar pertimbangan dan landasan hukum dalam menyelesaikan perkara penetapan hibah ini adalah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya sepanjang pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dan dapat dipastikan tidak mengandung sengketa juga tidak akan mengundang sengketa baru di kemudian hari maka penetapan hibah dalam bentuk voluntair dapat diterima. Adapun status hukum penetapan hibah oleh Pengadilan Agama Bandung ini adalah sah karena penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung merupakan akta otentik