Penentuan Ujrah pada Produk Gadai Emas dengan Akad Qardh menurut hukum ekonomi syari’ah di Bank Bjb Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek

Bank Bank Bjb Syari’ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, merupakan solusi bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi secara syar’i sesuai perintah agama, Untuk selanjutnya, demi tercapainya fallah kemenangan di dunia dan akhirat, dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan syari’at Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan gadai emas syariah (rahn) yang dilaksanakan oleh Bank Bjb Syari’ah harus sesuai dengan ketentuan syari’ah dan fatwa MUI. No26/DN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan menurut prinsip syari’ah. Yaitu pasal pertama point ketiga yaitu ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya berdasarnya pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan. Penelitaian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana penentuan ujrah dalam produk gadai emas Syari’ah (rahn) di Bank Bjb Syari’ah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan DSN/MUI. Dan (2) mengetahui tinjuan antara pelaksanaan gadai emas Syari’ah (rahn) di Bank Bjb Syari’ah dengan hukum ekonomi syari’ah. Pelaksanaan gadai emas syari’ah (rahn) dibolehkan berdasarkan syari’at, yang merupakan sarana tolong menolong bagi umat isalam tanpa adanya imbalan jasa, atas pemberian pinjaman, dan gadai emas juga bisa membantu orang yang sedang kesusahan dengan menggadaikan barangnya kepada pihak bank sebagai agunan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data, pengidentifikasian, pengklasifikasian, sampai pada penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) pelaksanaan produk gadai emas di Bank Bjb Syari’ah kantor cabang pembantu Rancaekek bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No26/DN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan menurut prinsip syari’ah. Yaitu pasal pertama point ketiga yaitu ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya berdasarnya pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan, dalam hal ini bank tidak memberikan informasi dan tidak adanya transparansi kepada nasabah mengenai rincian biaya pemeliharaan barang gadai. Dan (2) penentuan ujrah di Bank Bjb Syari’ah KCP Rancaekek, bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (marhun) dintetukan pinjaman nasabah, jelas dbertentangan dengan fatwa DSN-MUI No25/DN-MUI/III/2002 tentang rahn