Pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Sertifikasi Halal adalah suatu bentuk kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta kenyamanan demi terjaganya produk-produk yang halal utuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen terutama konsumen yang beragama Islam, dimana mengkonsumsi produk yang halal adalah suatu keharusan yang dampaknya adalah untuk kesehatan. Sertifikasi halal di Indonesia memulai babak baru dengan disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut menuntut pemerintah agar ikut berperan aktif dalam proses Sertifikasi Halal demi terwujudnya kemaslahatan bersama antara produsen dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui proses Sertifikasi Halal di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan lembaga-lembaga yang berwenang di dalam pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam penelitian ini didasarkan pada teori kewajiban negara dan tujuan negara yang mana negara adalah otoritas utama untuk mencapai kemaslahatan. Sebagaimana kemaslahatan adalah salah satu prinsip dalam siyasah dusturiyah karena pada dasarnya suatu hukum dibuat dan dilaksanakan untuk menuju kemaslahatan ummat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, prosedur sertifikasi halal sebelum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal berada pada satu pintu dan hanya dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen dan LPPOM MUI. Sedangkan pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal berada pada beberapa pintu, yakni pelaku usaha atau produsen, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Kedua, kewenangan MUI sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah bahwa MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Sertifikasi Halal. Sedangkan pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 kewenangan MUI hanya ada tiga, yaitu mengeluarkan fatwa kehalalan produk, melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal, dan menyetujui auditor-auditor yang bergerak dalam industri halal. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan teori tujuan negara dan teori kewajiban negara sudah sesuai, karena Sertifikasi Halal adalah salah satu sektor publik yang mana sektor publik adalah hal yang harus dikelola dan difasilitasi oleh otoritas negara bukan oleh otoritas sosial. Adanya UU JPH juga sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan dari Hifdzul Ummah