Praktik euthanasia menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia dan fatwa majelis ulama Indonesia: MUI Provinsi DKI Jakarta

Peradaban saat ini sudah semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan darimasa kemasa. Dibalik keilmuan yang semakin berkembang terdapat pula permasalahan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya perihal praktik kesehatan yang serba modern dan instan seperti euthanasia. Istilah euthanasia yaitu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit. Masalah ini menjadi bahan perdebatan dalam fatwa MUI dan di kalangan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik euthanasia menurut kode etik kedokteran; (2) Praktik euthanasia menurut fatwa MUI (3) Persamaan dan perbedaan antara kode etik kedokteran dengan fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Menggunakan sumber data primer yaitu kode etik kedokteran dan fatwa MUI serta sumber sekunder. Lalu analisis data dilakukan dengan cara menimbang kemudian diambil perbedaan dan persamaan serta titik temu sebagai pemecahan masalah. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kode etik kedokteran tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seseorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi. Sedangkan menurut fatwa MUI, seseorang dilarang membunuh dirinya sendiri dengan alasan apapun, atau menghilangkan nyawa orang lain, sebab sama saja dengan melakukan tindakan pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 156, surat an-Nisa ayat 29, al-An’am, ayat 151 dan hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah RA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik euthanasia dalam kode etik kedokteran bahwa eutahanasia aktif itu tidak diperbolehkan, yang dibolehkan hanya euthanasia pasif karena dalam arti menghentikan pengobatan dengan mencabut alat-alat bantu pada pasien setelah matinya atau rusaknya organ otak hukumnya boleh bagi dokter. Jadi ketika dokte rmencabut alat-alat tersebut dari tubuh pasien, ia tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan terhadap pasien. (2) Praktik euthanasia menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta bahwa menurut fatwa MUI yaitu kita tidak diperkenankan untuk melakukan euthanasia, dalam keadaan aktif maupun dalam keadaan pasif. (3) Persamaan dari kedua sudut pandang ialah sama-sama tidak membolehkan dengan adanya praktik euthanasia aktif, sedangkan perbedaannya ialah landasan yang digunakan oleh kode etik kedokteran yaitu Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (IDI), adapun MUI menggunakan Al-Qur’an, Hadist