Strategi Implementasi Kebijakan DPRD Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi Publik

Efektivitas implementasi kebijakan DPRD Jawa Barat dalam Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian yang sangat penting dalam penguatan kelembagaan DPRD. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan DPRD, baik yang bersifat eksternal mengikat seluruh stakeholder yang ada di wilayah Jawa Barat maupun yang internal berlaku pada institusi DPRD harus diimplementasikan secara efektif. Efektivitas implementasi kebijakan DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan wibawa DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah. Keefektifanimplementasinya dapat dilihat dari peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewajiban kepada DPRD Provinsi dalam dua sisi yang berbeda, baik sebagai “obyek” maupun “subyek”. Sebagai Lembaga Legislatif Daerah, DPRD Provinsi merupakan Badan Publik yang merupakan “obyek”, sehingga memiliki kewajiban untuk mengiplementasikan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana kewajiban Badan Publik lainnya. Sebagai “subyek” DPRD Provinsi dapat menjalakan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk memberikan penguatan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, baik dalam bentuk membuat aturan “turunan”, seperti membuat Peraturan Daerah yang merupakan aktualisasi fungsi legislasi, tugas, dan melalui hak inisiatif maupun memberikan dukungan kebijakan anggaran yang berpihak sebagaimana fungsi penganggaran serta pengawasan terhadap optimalisasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Badan Publik yang ada di daerahnya