Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah. Namun pada kenyataannya dalam Putusan Mahkamah Agung No.85/AG/2012status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Hasan Bin Oemar Bahafdoellah pada tahun 1942 yang bersertifikat HGB No.67, surat ukur No. 424 tahun 1912 tersebut pendaftarannya tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 85K/AG/2012, dasar hukum hakim Mahkamah Agung, pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 85K/AG/2012, dan untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 85K/AG/2012. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat dasar hukum, baik dari sumber hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu yaitu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum,dan memuat pertimbangan hukum yang disesuaikan agar putusan tersebut benar dan memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode Content Analisis (analisis isi), yaitu yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Yang dimana dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Mahkamah Agung Nomor: 85K/AG/2012 tentang pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada nadzir. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa duduk perkara dalam putusan Mahkamah Agung No.85K/AG/2012 adalah berawal dari adanya perbedaan pendapat antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon tentang status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Hasan Bin Oemar Bahafdoellah pada tahun 1942 yang bersertifikat HGB No.67, surat ukur No. 424 tahun 1912, serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam putusan ini adalah Interpretasi Sistematis (logis), dan dalam perkara ini hakim Mahkamah Agung yaitu melihat pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi pemohon di tolak