Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan Di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Purwakarta

Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi mengumpulkan dana antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, maka Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat dengan dasar akad yang sesuai syariah, salah satunya adalah akad mudaharabah pada Produk Pembiayaan Koperasi Karyawan. Di dalam akad mudharabah pada Pembiayaan Koperasi Karyawan, bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak juga disepakati namun bagi hasil tesebut dihitung berdasarkan proreksi keuntungan dan di tetapkan dalam jumlah nominal Rp tertentu, sebelum usaha dilakukan oleh puhak koperasi karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran pelaksanaan akad mudharabah pada produk Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta, dan mekanisme penetuan bagi hasil mudharabah pada pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KC Purwakarta serta mengetahui tinjauan Fatwa DSN terhadap penentuan bagi hasil dalam akad mudharobah pada Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten KCP Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam produk pembiayaan koperasi karyawan dan sistem bagi hasil yang belum pasti yang ditentukan di awal akad dengan angsuran bersifat flat di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan analisis data yang merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan pihak Bank Jabar Banten KCP Purwakarta. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akad mudharabah pada produk pembiayaan koperasi karyawann di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta terjadi dalam empat tahap, yaitu: 1). Pengajuan pembiayaan dari nasabah, 2). Verifikasi kelayakan pembiayaan, 3). Realisasi pembiayaan dan 4). Pembayaran pembiayaan oleh nasabah pada bank. Sedangkan penentuan bagi hasil mudharabah pada pembiayaan koperasi karyawan di berikan oleh pihak bank dengan jumlah persentase dan nominal Rp tertentu yang dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan yang di sepakati kedua belah pihak saat akad, jangka waktu dan jumah bagi hasil dengan pertimbangan keuntungan yang ingin diperoleh bank. Berdasarkan mekanisme bagi hasil melalui proyeksi keuntungan yang di hitung di awal tesebut tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, adapun hukum dari mudharabah tersebut sah namun rusak (fasid) karena terindikasi menghilankan prinsip kedalian yang bisa menghilangkan asas antaradhin