Ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan kaitannya dengan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang hak atas tanah: Studi di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung

Indonesia memiliki daratan tanah yang luas sehingga menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainnya, khususnya dalam pembangunan jalan untuk kepentingan umum. Hal serupa terjadi di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung. Pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dinilai belum berjalan secara optimal, alasannya karena Pemerintah Desa kurang melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, dan masyarakat belum memahami pembangunan jalan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat diperoleh kesepakatan secara demokratis sehingga tidak ada pemberian ganti kerugian oleh Pemerintah Desa kepada pemilik-pemilik hak atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan Jalan Loa-Pangangonan di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung, mekanisme pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Loa-Pangangonan di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung, dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pembangunan Jalan Loa-Pangangonan di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka Bandung. Untuk memperoleh tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, pemerintah dapat melakukan 3 (tiga) cara, yaitu Pencabutan hak, Pembebasan hak dan Pelepasan hak.Hal ini di atur oleh masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan dengan menjadikan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai objek kajian utama. Data yang dikumpulkan melalui studi literature observasi dan wawancara, untuk selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, hasil musyawarah desa mengenai pembebasan para pemilik hak atas tanah menghasilkan kesepakatan yang semu karena kurangnya pendekatan secara persuasif dari Pemerintah Desa kepada para pemilik tanah. Masyarakat juga belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai terkait dengan pembangunan jalan untuk kepentingan umum, sehingga Pemerintah Desa melakukan tindakan secara otoriter dalam pembebasan tanah kepada para pemilik hak atas tanah demi terciptanya Jalan Loa-Pangangonan di Desa Babakan Peuteuy