Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polisi Resort Kota Besar Bandung)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka dari ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana di wilayah Polisi Resort Kota Besar Bandung. Maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak khususnya anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak yang sedang berkonflik dengan hukum khususnya sebagai tersangka pelaku tindak pidana di wilayah Polisi Resort Kota Besar Bandung. Dalam rangka menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak, maka tidak ada pilihan selain melindungi anak. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskrimanasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, guna memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Polisi Resort Kota Besar Bandung belum dapat memberikan perlindungan yang optimal dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, ini terbukti dengan ketidaksiapan lembaga kepolisian dalam menyelenggarakan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Polisi Resort Kota Besar Bandung sampai saat ini belum dapat menyediakan penyidik khusus anak sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan menyediakan ruang tahanan khusus anak. Bahwa terdapat kendala anak dalam mempertahankan haknya di Polisi Resort Kota Besar Bandung, permasalahannya adalah tidak disediakannya pengacara/kuasa hukum terhadap anak dan terkadang tidak didukung oleh orang tua/walinya dalam melindungi hak anaknya. Upaya perlindungan anak yang dilakukan Polisi Resort Kota Besar Bandung adalah dengan menyediakan ruang konsultasi anak dan psikiater untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi anak yang melakukan tindak pidana