Pembagian Warisan dalam Masyarakat Adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam

Masyarakat adat Cipta Gelar dalam perkembangannya menganut garis keturunan bilateral dalam pembagian harta warisannya, akibatnya kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sama. Walaupun masyarakat adat Cipta Gelar mayoritas beragama Islam, dalam pembagian warisannya masyarakat adat Cipta Gelar tidak menggunakan hukum Islam ataupun hukum nasional, akan tetapi mereka membaginya dengan hukum yang berlaku di tempatnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar yang tidak menggunakan hukum Islam, (2) mengetahui dan mengkaji apa kendala pembagian warisan adat Cipta Gelar tidak memakai hukum Islam, (3) mengetahui dan mengkaji bagaimana cara menyelesaikan sengketa pembagian warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi. Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan pula bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perkembangan dalam bidang hukum waris yang sangat pesat tanpa diimbangi pembaharuan dan pembentukan hukum (rechtsvorming) yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan dalam bidang hukum waris itu sendiri. Seperti halnya masyarakat adat Cipta Gelar yang menjadi salah satu warisan adat nenek moyang yang hingga saat ini masih diakui keberadaannya, masyarakat adat Cipta Gelar mempunyai aturan sendiri dalam membagi harta warisan keluarga dengan tidak menggunakan hukum dari luar kampung adat Cipta Gelar. Penelitian ini termasuk metode penelitian besifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Dan bersifat yuridis empiris artinya mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. yakni mengkaji tata cara pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Cipta Gelar. Kemudian, dibandingkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi di komunitas masyarakat adat Cipta Gelar, wawancara dengan tokoh dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan hukum waris adat Cipta Gelar dalam pembagian warisannya masih menggunakan hukum adat, (2) masyarakat adat Cipta Gelar tidak memakai hukum Islam karena percaya sesuatu yang sudah menjadi janji leluhur untuk mendapatkan tanah dari lebak cawene, (3) penyelesaian sengketa harta warisan yang terjadi di kasepuhan adat Cipta Gelar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan perantara seorang mediator yang dipercaya, sehingga semua keluarga mencapai kesepakatan untuk memutuskan yang lebih baik tanpa ada salah satu keluarga yang dirugikan